Isu mengenai pinjaman mahasiswa berbunga tinggi kembali mencuat, menimbulkan pertanyaan serius mengenai kesesuaian praktiknya dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi di Indonesia. Banyak mahasiswa yang kesulitan mengakses pendidikan tinggi terpaksa mencari opsi pinjaman, namun seringkali terjerat skema bunga yang memberatkan. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan keberlanjutan pendidikan dan potensi jeratan utang jangka panjang bagi para generasi muda.

Fenomena ini menjadi sorotan setelah adanya beberapa keluhan dari mahasiswa dan laporan dari lembaga advokasi pendidikan. Sejumlah lembaga keuangan non-bank atau fintech menawarkan pinjaman pendidikan dengan bunga yang dinilai tidak wajar, bahkan melebihi bunga kredit konsumtif pada umumnya. Praktik pinjaman mahasiswa berbunga tinggi ini dikhawatirkan dapat mencederai semangat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 76 yang menyebutkan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah serta perguruan tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik.

Pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, pada hari Jumat, 20 September 2024, pukul 14.00 WIB, telah mengadakan rapat koordinasi internal untuk membahas isu ini. Juru bicara Kemendikbudristek, Dr. Andri Purnomo, menyatakan bahwa pihaknya sedang mengkaji lebih lanjut regulasi terkait pinjaman pendidikan dan akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia untuk menertibkan praktik-praktik yang tidak sesuai. “Kami akan memastikan bahwa akses pendidikan tidak terhambat oleh skema pinjaman yang memberatkan,” tegas Dr. Andri.

Dampak dari pinjaman mahasiswa berbunga tinggi ini tidak hanya pada aspek finansial, tetapi juga psikologis mahasiswa. Beban utang yang besar seringkali menimbulkan stres dan kecemasan, bahkan berpotensi menghambat mereka dalam menyelesaikan studi. Dalam sebuah survei independen yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan pada bulan Agustus 2024, ditemukan bahwa lebih dari 60% responden mahasiswa yang mengambil pinjaman merasa terbebani oleh bunga yang tinggi. Ini menunjukkan betapa seriusnya masalah yang dihadapi.

Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dari berbagai pihak. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap penyedia jasa pinjaman pendidikan, serta mendorong tersedianya skema pembiayaan pendidikan yang lebih adil dan terjangkau, seperti beasiswa yang diperbanyak atau pinjaman lunak tanpa bunga. Mahasiswa juga diimbau untuk lebih cermat dan berhati-hati dalam memilih opsi pinjaman, serta memahami betul konsekuensi dari setiap kesepakatan. Melindungi mahasiswa dari jeratan pinjaman mahasiswa berbunga tinggi adalah investasi krusial bagi masa depan bangsa.